KPU Kota Ambon Evaluasi Kampanye Pemilu Serentak 2019

 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Ambon, Selasa, melakukan penilaian kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2019.

Ketua KPU kota Ambon M. Shadek Fuad mengatakan, pekerjaan tersebut adalahupaya mengevaluasi pengamalan Pemilu berhubungan kampanye yang difasilitasi pihak KPU untuk peserta Pemilu 2019.

“Kita bercita-cita ada masukan dari peserta Pemilu, stakeholder berhubungan yakni Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, Kapolres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, serta Bawaslu, untuk bareng melakukan penilaian baik terhadap aspek regulasi maupun teknis pelaksanaan,” katanya

Dijelaskannya, tidak sedikit pengusulan yang dikatakan dalam penilaian tersebut yang mana peserta Pemilu meminta supaya kedepan Alat Peraga Kampanye (APK) dapat difasilitasi dari cetak, pemasangan sampai perawatan.

“Masukan dari peserta pemilu berhubungan APK yaitu ukurannya, titik pemasangan hingga ke pengartian regulasi boleh atau tidaknya. Berkaitan pengartian regulasi menurut keterangan dari kami walaupun telah berjalan baik, namun kedepan perlu dibetulkan sehingga tersebut menjadi urusan yang dapat ditaati bareng sehingga fasilitasi kampanye dapat diminimalisisr lantas hari,” ujarnya.

Dari forum itu kata Shadek, tidak sedikit hal yang sudah dirampungkan dalam susunan inventarisasi masalah yang bakal menjadi bahan untuk KPU guna mambahas secara internal dari segi regulasi maupun penerapannya.

“Beberapa gagasan dari peserta Pemilu bakal kami teruskan ke KPU provinsi Maluku yang nantinya akan dikatakan juga ke KPU RI,” katanya.

KPU dalam urusan ini menerbitkan surat keputusan untuk mengerjakan koordinasi dengan Pemda. Hasil koordinasi Pemda mesti menerbitkan surat keputusan mengenai pemasangan APK.

“Banyak urusan yang dipertimbangkan sebab dari aturan berhubungan estetika, keindahan dan kerapihan, terdapat aturan yang digunakan KPU lantas Pemkot memutuskan zonasi, makanya tidak seluruh hal dapat diakomodir KPU maupun Pemda, sebab Pemda bernaung dalam peraturan wilayah (Perda),” ujarnya.

Shadek menambahkan, KPU sebagai penyelenggaran melulu menerapkan menurut hasil koordinasi.

“Jika diamati proses sosialisasi dan kampanye tidak berlalu di APK saja, namun ada bahan kampnye, media sosial dan lainnya. Disisi aturan saya kira peran parpol mempunyai caleg dan konstituen yang mesti lebih tertib di distrik masing-masing, sehingga bareng bisa merealisasikan aturan dan tidak timbul permasalahan penerapan regulasi,” tandasnya. Berita Maluku Radio DMS

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *